Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng 44 bupati dari berbagai daerah sentra produksi untuk mempercepat pembangunan kawasan bioetanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Konsolidasi dilakukan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol di Jakarta, dengan pemerintah menyiapkan lahan hingga 2 juta hektare sebagai fondasi industri. Langkah ini jadi bagian agenda memperkuat kedaulatan energi, pangan, dan protein nasional.
JAKARTA — Kementerian Pertanian mulai menggerakkan pengembangan bioetanol dengan mengonsolidasikan pemerintah daerah. Pemetaan mencakup potensi lahan, komoditas, serta kesiapan wilayah untuk mendukung rantai pasok energi berbasis pertanian.
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan keterlibatan 44 bupati diarahkan membangun kawasan produksi bahan baku yang terintegrasi. Fokusnya bukan sekadar membangun fasilitas pengolahan di hilir.
"Untuk mempercepat realisasi program, Kementan menggandeng 44 bupati dari berbagai daerah dalam konsolidasi pengembangan kawasan," kata Mentan usai rapat koordinasi.
Pemerintah menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare sebagai fondasi pembangunan industri bioetanol nasional. Areal itu sekaligus memperkuat ketersediaan bahan baku dari sektor pertanian dalam negeri.
Pengembangan bioetanol membutuhkan dukungan hulu yang kuat. Produksi komoditas utama seperti tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung harus dinaikkan lebih dulu.
Menurut Mentan, program ini bagian dari agenda besar pemerintah untuk memperkuat kedaulatan energi, pangan, dan protein. Potensi pertanian nasional jadi pijakan utamanya.
"Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, protein. Insya Allah Indonesia menjadi negara besar, negara superpower ke depan," ujarnya.
Kepala daerah yang terlibat tersebar dari Sumatera hingga Papua. Dari Sumatera Utara ada Bupati Karo dan Bupati Serdang Bedagai. Sumatera Selatan mengirim Bupati Muara Enim, Bupati Musi Banyuasin, Bupati Musi Rawas Utara, dan Bupati Ogan Komering Ulu.
Kepulauan Bangka Belitung diwakili Bupati Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah. Dari Lampung ada Bupati Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Mesuji, dan Way Kanan.
Jawa Barat menyertakan Bupati Garut dan Bupati Sukabumi. Jawa Tengah diwakili Bupati Wonogiri dan Bupati Pati, sementara DI Yogyakarta mengirim Bupati Gunungkidul.
Dari Sulawesi Selatan ada Bupati Bone, Jeneponto, Gowa, dan Soppeng. Sulawesi Tengah diwakili Bupati Tojo Una-Una dan Bupati Sigi. Sulawesi Tenggara mengirim Bupati Bombana dan Konawe Selatan, sedangkan Sulawesi Utara menyertakan Bupati Bolaang Mongondow dan Minahasa Utara.
Gorontalo diwakili Bupati Pohuwato, Boalemo, dan Gorontalo Utara. Nusa Tenggara Barat mengirim Bupati Sumbawa, Bima, dan Dompu. Nusa Tenggara Timur menyertakan Bupati Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Malaka.
Dari Kalimantan Barat ada Bupati Bengkayang. Maluku diwakili Bupati Kepulauan Aru, dan Papua Selatan mengirim Bupati Merauke.
Kementan menilai kolaborasi pusat dan daerah jadi kunci mempercepat terbentuknya kawasan bioetanol. Kawasan itu diharapkan menyediakan bahan baku berkelanjutan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Melalui pengembangan kawasan, sektor pertanian diharapkan berperan lebih besar dalam mendukung transisi energi. Ketergantungan terhadap sumber energi berbasis fosil pun bisa ditekan.