BULUNGAN — Ingkong menyoroti masih ada warga yang menerima bantuan berlapis sementara warga lain yang sama-sama membutuhkan justru belum tersentuh. Ia meminta DTSEN dipakai hingga level individu dan alamat, bukan sekadar data agregat per kecamatan.
"Jangan sampai ada warga yang mendapat bantuan berlapis, sementara warga lain yang sama-sama membutuhkan justru belum tersentuh," kata Ingkong.
Selain DTSEN, perangkat daerah diminta memanfaatkan aplikasi Sepakat untuk menganalisis jumlah sasaran dan mengintegrasikan program lintas sektor.
Menurut Ingkong, persoalan kemiskinan tidak berhenti pada angka pendapatan. Ada sejumlah dimensi lain yang saling berkaitan, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, hunian layak, air bersih, listrik, jalan, transportasi, hingga kepastian identitas kependudukan.
Karena itu, ia menilai penanganannya tidak bisa diserahkan ke satu perangkat daerah saja.
"Masalah kemiskinan tidak bisa ditangani oleh satu perangkat daerah saja. Banyak aspek yang saling berkaitan dan harus ditangani bersama," ujarnya.
Ingkong meminta koordinasi lintas perangkat daerah menghasilkan pembagian peran yang konkret. Setiap perangkat daerah diharapkan membawa program yang bisa dikerjakan bersama, dengan mencantumkan sasaran, lokasi, peran masing-masing pihak, serta sumber pendanaannya.
Kelompok rentan mendapat perhatian khusus dalam arahan tersebut. Perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak disebut sebagai pihak yang perlu dipastikan masuk dalam sasaran program.
Pemerintah juga diminta memastikan program penanggulangan kemiskinan menjangkau masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman, dan pesisir. Tiga kawasan itu dinilai memiliki tantangan akses lebih besar dibanding wilayah lain di Kaltara.
Hasil rumusan rapat koordinasi ini akan dipakai untuk menyempurnakan perencanaan dan penganggaran tahun 2027.
"Rumusan ini akan kita gunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan penganggaran tahun 2027," pungkasnya.