NUNUKAN — Anggota DPRD Kalimantan Utara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, menilai penyusutan ruang fiskal harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan lanjutan antara legislatif dan eksekutif. Nasir yang duduk di Komisi II sekaligus Badan Anggaran menyebut setiap rupiah dalam APBD mesti diarahkan ke kegiatan yang mendesak dan berdampak langsung ke masyarakat.
Perubahan APBD dilakukan menyusul sejumlah perkembangan kondisi fiskal daerah, mulai dari penyesuaian asumsi ekonomi, perubahan besaran SiLPA, penyesuaian target pendapatan hingga kebutuhan penajaman kembali belanja daerah.
SiLPA 2025 Hanya Rp15,35 Miliar dari Proyeksi Rp200 Miliar
Perubahan paling signifikan datang dari SiLPA Tahun Anggaran 2025. Dari semula diproyeksikan Rp200 miliar, hasil audit mencatat hanya sekitar Rp15,35 miliar. Selisih itu membuat ruang fiskal daerah berkurang sekitar Rp184,65 miliar.
"Ketika ruang fiskal kita semakin sempit, maka setiap rupiah dalam APBD harus benar-benar diarahkan kepada kegiatan yang prioritas, mendesak dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," kata Nasir.
Ia memperingatkan agar program yang menyentuh kebutuhan dasar dan ekonomi masyarakat tidak menjadi sasaran pengurangan, sementara belanja kurang prioritas tetap berjalan.
PAD Turun Rp65,12 Miliar, Pendapatan Transfer Naik
Pada sisi pendapatan, pemerintah merencanakan penerimaan daerah sebesar Rp2,340 triliun atau meningkat Rp63,88 miliar dibandingkan APBD murni Rp2,276 triliun. Kenaikan itu tidak datang dari Pendapatan Asli Daerah.
PAD yang sebelumnya ditargetkan Rp1,028 triliun disesuaikan menjadi Rp962,88 miliar, berkurang sekitar Rp65,12 miliar. Sebaliknya, pendapatan transfer naik dari Rp1,248 triliun menjadi Rp1,377 triliun.
Nasir menyoroti perubahan komposisi tersebut karena porsi PAD terhadap total pendapatan turun dari sekitar 45 persen menjadi 41 persen.
"Di tengah PAD yang mengalami koreksi, ketergantungan terhadap pendapatan transfer justru meningkat. Karena itu, ke depan kita perlu terus mencari ruang untuk memperkuat sumber-sumber PAD tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha," ujarnya.
Belanja Modal Naik Rp33,95 Miliar untuk Jalan dan Irigasi
Dari sisi belanja, pemerintah merencanakan belanja daerah Rp2,356 triliun, turun sekitar Rp120,49 miliar dibandingkan APBD murni Rp2,476 triliun. Di tengah penurunan total belanja, alokasi belanja modal justru meningkat menjadi Rp205,19 miliar atau naik sekitar Rp33,95 miliar.
Belanja modal itu antara lain diperuntukkan bagi pembangunan jalan, jaringan dan irigasi. Nasir menyambut positif penambahan tersebut asalkan benar-benar diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik serta menggerakkan perekonomian masyarakat.
Lima Arah Prioritas Belanja Kaltara
Dalam Nota Keuangan, Pemerintah Provinsi Kaltara menetapkan lima arah prioritas belanja:
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- Konektivitas dan infrastruktur wilayah
- Penguatan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan
- Percepatan pembangunan kawasan perbatasan
- Pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran
Nasir meminta program pertanian, perkebunan, perikanan, ketahanan pangan, UMKM dan kegiatan ekonomi produktif masyarakat tidak kehilangan perhatian akibat rasionalisasi anggaran.
"Efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran. Yang lebih penting adalah menentukan mana belanja yang memberikan manfaat paling besar," ucapnya.
DPRD Akan Cermati Distribusi Anggaran per Perangkat Daerah
DPRD Kaltara selanjutnya akan mencermati lebih rinci distribusi anggaran pada masing-masing organisasi perangkat daerah dalam proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026, baik melalui komisi maupun Badan Anggaran.
Menurut Nasir, ukuran keberhasilan pembahasan sederhana: sejauh mana APBD Perubahan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kaltara dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
