Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala berharap kunjungan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke wilayah perbatasan dapat menjawab persoalan pembangunan dan memberi perhatian lebih bagi masyarakat Krayan, Kabupaten Nunukan. Kunjungan tersebut berlangsung setelah Mendagri bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dan transit di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor. Wagub menyebut keterbatasan akses transportasi membuat biaya pemenuhan kebutuhan warga perbatasan jauh lebih besar dibanding daerah lain.
TANJUNG SELOR — Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala menyampaikan harapannya agar kunjungan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke perbatasan Kaltara membuahkan perhatian konkret dari pemerintah pusat. Menurut Ingkong, kunjungan itu menjadi kesempatan bagi Mendagri melihat langsung kondisi wilayah perbatasan yang selama ini ramai dibicarakan di media sosial.
"Kita harapkan dengan adanya kunjungan beliau (Mendagri) melihat langsung perbatasan, bisa menjawab persoalan dan bisa memberi perhatian yang lebih baik ke depannya," ujar Ingkong Ala usai menyambut kedatangan Mendagri di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor.
Ingkong yang juga Ketua Dewan Adat Dayak Kaltara menilai kunjungan tersebut sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat perbatasan. Ia berharap kunjungan itu tidak berhenti pada satu titik saja.
Krayan Jadi Satu-satunya Wilayah yang Dikunjungi Langsung
Ingkong menyebut Mendagri hanya masuk ke satu wilayah perbatasan, yakni Krayan di Kabupaten Nunukan, karena waktu kunjungan terbatas. Padahal, kata dia, masih ada sejumlah wilayah perbatasan lain yang kondisinya tak jauh berbeda.
"Semoga dengan kunjungan Pak Mendagri bisa melihat langsung, walaupun di satu sisi karena waktunya terbatas, hanya masuk ke satu wilayah, yaitu Krayan, Kabupaten Nunukan," katanya.
Wilayah lain yang disebut Ingkong antara lain Lumbis di Kabupaten Nunukan, serta Apau Kayan, Pujungan, dan Bahau Hulu di Kabupaten Malinau. Daerah-daerah itu, menurut dia, tergolong terisolir dan membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Pesawat Kecil dan Jalur Sungai Jadi Satu-satunya Akses
Geografis Kaltara yang menantang membuat warga perbatasan tidak punya banyak pilihan transportasi. Ingkong menyebut pesawat dan jalur sungai menjadi satu-satunya cara menjangkau daerah tersebut, dengan risiko yang tidak kecil.
"Jadi cost-nya sangat besar untuk pengadaan kebutuhan masyarakat daerah perbatasan ini. Sebab selama ini mereka hanya bisa menggunakan pesawat yang terbatas, yang kapasitas 10-12 orang. Itu pun terbatas juga frekuensi penerbangannya," ungkapnya.
Keterbatasan frekuensi penerbangan dan kapasitas angkut membuat distribusi kebutuhan pokok ke wilayah perbatasan menelan biaya besar. Kondisi itu berdampak langsung pada harga barang dan kesejahteraan warga di kawasan terdepan.
Jalan dan Jembatan Disebut Jadi Prioritas Utama
Ingkong menegaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi satu-satunya jalan keluar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Tanpa akses darat yang memadai, persoalan distribusi akan terus berulang.
"Itu (infrastruktur jalan dan jembatan) yang paling prioritas dan paling penting," tegasnya.
Ia menyampaikan hal itu dalam kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat perbatasan yang memahami langsung kondisi medan di wilayah utara Kaltara. Selama ini, warga di sejumlah kecamatan terpencil harus menunggu jadwal penerbangan terbatas untuk mengangkut hasil bumi maupun kebutuhan sehari-hari.
Rangkaian Kunjungan Mendagri di Malinau dan Krayan
Berdasarkan informasi yang dihimpun pewarta Antara, Mendagri Tito Karnavian berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta pukul 06.00 WIB menuju Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor. Setibanya di Tanjung Selor, ia bersama rombongan transit sebelum melanjutkan penerbangan menggunakan helikopter ke Kabupaten Malinau.
Di Malinau, Mendagri menggelar rapat koordinasi di Kantor Bupati Malinau. Usai rapat dan makan siang, ia dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke wilayah perbatasan, tepatnya ke Long Bawan, Krayan.
Titik pertama yang dikunjungi adalah kondisi jalan rusak dan infrastruktur di Desa Kampung Baru, Kecamatan Krayan Timur. Mendagri juga dijadwalkan meninjau lokasi rencana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang.
Setelah menuntaskan rangkaian kunjungan di Krayan, Mendagri dijadwalkan kembali ke Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Kunjungan ini menjadi perhatian warga perbatasan yang menanti realisasi pembangunan akses jalan penghubung antarwilayah di Kaltara.
