TANJUNG SELOR — Peluncuran SIBATARAKU menandai langkah Pemprov Kaltara mendigitalisasi pencatatan alat berat yang selama ini tersebar di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pembangunan infrastruktur. Denny menyebut sistem ini memastikan setiap unit alat berat yang beroperasi di wilayah Kaltara dapat terdata dan terpantau lebih akurat.
Kegiatan peluncuran digelar bersamaan dengan sosialisasi kepatuhan wajib pajak. Peserta yang hadir meliputi pelaku usaha, aparat penegak hukum, serta petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan UPTD Bapenda di lapangan. Tujuannya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Pajak Alat Berat Jadi Salah Satu Penopang PAD Kaltara
Denny menjelaskan pajak daerah merupakan komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah yang membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Beberapa sektor perpajakan yang berkontribusi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Alat Berat (PAB).
"Seperti jalan yang dilalui, sekolah tempat anak-anak kita belajar, serta fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat, semuanya tidak terlepas dari kontribusi pajak," jelas Denny.
Menurutnya, aktivitas pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pembangunan infrastruktur di Kaltara menggunakan alat berat dalam jumlah besar. Kondisi itu membuat pencatatan manual rentan tidak akurat, sehingga digitalisasi lewat barcode dinilai mendesak.
Setiap Pemindaian Terekam, Pengawasan Lebih Transparan
Melalui SIBATARAKU, setiap pemindaian dan pemeriksaan alat berat terekam dalam sistem. Proses pengawasan menjadi lebih transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong tertib administrasi perpajakan dan aset perusahaan.
"SIBATARAKU bukanlah beban tambahan. Sistem ini justru memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian hukum dalam pendaftaran alat berat," ujarnya.
Denny menegaskan sosialisasi ini merupakan langkah pencegahan agar pelaku usaha memahami hak dan kewajibannya serta menghindari risiko hukum di kemudian hari.
Perusahaan Diminta Daftarkan Seluruh Alat Berat
Kepada pimpinan perusahaan, Denny mengajak agar segera mendaftarkan seluruh alat berat dan mendukung pemasangan barcode SIBATARAKU. Perusahaan juga diminta mendaftarkan kendaraan yang beroperasi di Kaltara dengan nomor polisi Kaltara serta melaporkan pemanfaatan air permukaan dan penggunaan bahan bakar secara benar.
Sementara kepada petugas Bapenda dan UPTD Bapenda di lapangan, Denny meminta pelayanan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan dialogis tanpa mengurangi ketegasan dalam menegakkan aturan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan transparansi di setiap tahapan pelaksanaan tugas.
"Saya percaya dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha, kita akan mampu mewujudkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang berkeadilan, sekaligus mendukung kemandirian fiskal Provinsi Kaltara yang kita cintai bersama," pungkas Denny.
