BULUNGAN — Kebijakan efisiensi anggaran memaksa Pemprov Kaltara memangkas daftar kegiatan yang bisa dijalankan serentak. Denny menyampaikan hal itu usai rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah, Kamis (8/10/2026). Menurutnya, daerah tetap punya banyak program bagus, tetapi tidak semuanya bisa dibiayai dalam satu tahun anggaran.
"Segala sesuatu kita kedepankan yang prioritas dulu. Kita punya program bagus, kita tidak punya kekurangan program. Tapi sekali lagi, skala prioritas yang terpenting," kata Denny.
Pemprov Kaltara meminta seluruh perangkat daerah menyelaraskan rancangan kegiatan dengan dokumen perencanaan yang sudah disusun. Program yang sudah masuk dalam RKPD menjadi acuan utama agar tidak terjadi tumpang tindih antar-dinas.
Mengapa Perangkat Daerah Diminta Fokus pada Satu Bidang
Denny menegaskan setiap perangkat daerah harus mengarahkan program sesuai tugas pokok dan indikator yang hendak dicapai. Dinas yang menangani kemiskinan, misalnya, diminta tidak melebar ke urusan lain.
"Tidak mungkin masing-masing teman-teman ini mempunyai program sendiri lepas dari RKPD yang telah disusun. Kita harus fokus ke sana," ujarnya.
"Teman-teman yang menangani kemiskinan harus fokus di kemiskinan, jangan bicara yang lain," kata Denny menambahkan.
Daya Ungkit Jadi Ukuran Utama Program Prioritas
Program yang masuk daftar prioritas harus punya daya ungkit terhadap pencapaian visi pembangunan daerah. Dampaknya juga harus terasa pada peningkatan pelayanan publik, bukan sekadar serapan anggaran.
Denny membuka ruang bagi perangkat daerah yang ingin mengambil langkah jemput bola menyelesaikan persoalan di lapangan. Menurutnya, inisiatif semacam itu tetap dibutuhkan selama sejalan dengan prioritas pembangunan.
Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat Jadi Opsi Pendanaan
Pemprov Kaltara mendorong penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat untuk menutup keterbatasan anggaran daerah. Tidak seluruh program harus dibiayai APBD jika ada dukungan pusat yang memberi manfaat langsung bagi warga Kaltara.
Langkah ini dinilai bisa mempercepat realisasi kegiatan yang selama ini tertahan karena keterbatasan fiskal. Perangkat daerah diminta proaktif mengajukan usulan yang sesuai dengan skema pendanaan pusat.
Pemprov Kaltara belum merinci daftar 10 program prioritas 2027 dan besaran anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan.
