KALIMANTAN UTARA — Usulan ini mengemuka di tengah evaluasi program insentif yang berjalan selama ini. Pemerintah diminta segera merumuskan ulang skema bantuan agar tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga membangun ekosistem manufaktur di dalam negeri.
Perubahan arah ini dinilai krusial karena pasar kendaraan listrik domestik dinilai sudah memasuki tahap matang. Artinya, insentif yang diberikan ke depan harus punya nilai tambah lebih dalam, bukan lagi sekadar alat untuk mendorong angka penjualan bulanan.
Selama ini, potongan harga dan stimulus pembelian terbukti efektif meningkatkan adopsi BEV oleh masyarakat. Namun, ketergantungan pada insentif semacam ini dinilai kurang sehat bagi industri dalam jangka panjang.
Alih-alih terus memberi subsidi pada titik pembelian, kebijakan baru seharusnya menyasar hilirisasi dan pendalaman struktur industri. Tujuannya jelas: menarik investasi, menyerap tenaga kerja lokal, dan membangun rantai pasok komponen yang kuat.
Dengan pasar yang sudah matang, produsen tidak lagi butuh "pancingan" untuk menjual unit. Mereka justru membutuhkan kepastian regulasi dan dukungan pemerintah untuk mengembangkan fasilitas produksi, riset, serta ekosistem baterai di Indonesia.
Jika usulan ini diterapkan, efeknya akan terasa hingga ke lini produksi. Pabrikan didorong untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mempercepat realisasi investasi pabrik baru.
Langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan pasar BEV di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, persaingan untuk menjadi basis produksi kendaraan listrik regional semakin ketat, terutama dengan kehadiran pemain baru dari China.
Perubahan paradigma ini menuntut koordinasi erat antara kementerian teknis, pelaku industri, dan asosiasi. Skema insentif yang baru nantinya harus dirancang dengan indikator yang terukur, tidak hanya berbasis pada volume penjualan, tetapi juga capaian investasi dan serapan komponen lokal.
Keputusan final mengenai arah kebijakan ini masih menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah. Namun, sinyal untuk menggeser fokus dari permintaan ke sisi pasokan ini menjadi sinyal penting bagi para pemain industri yang tengah menyusun rencana ekspansi di Indonesia.