KALIMANTAN UTARA — Mardani Ali Sera merespons positif gagasan pembentukan kabinet bayangan yang belakangan mengemuka di ruang publik. Ia menilai langkah tersebut merupakan instrumen politik yang lazim di negara dengan sistem parlementer dan tidak perlu dimaknai sebagai kritik terhadap institusi legislatif.
“Kalau saya ngelihat bukan sindiran. Ini memperkuat fungsi DPR,” ujar Mardani dalam program Arena Politik yang tayang di Sindonews TV, dikutip Sabtu (8/8/2026).
Penguatan Fungsi Pengawasan dan Keseimbangan
Menurut Mardani, kehadiran kabinet bayangan dapat menjadi mitra kritis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Mekanisme ini, lanjutnya, sejalan dengan tugas konstitusional DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“DPR memiliki fungsi check and balance, sistem pengawasan dan keseimbangan,” tambah legislator asal Dapil Jakarta itu.
Ia menjelaskan, dalam praktik di berbagai negara, kabinet bayangan biasanya diisi oleh tokoh-tokoh senior partai oposisi yang memetakan kebijakan pemerintah. Mereka menyusun alternatif kebijakan dan menguji setiap program yang dijalankan eksekutif.
Konteks Sistem Parlementer dan Relevansinya di Indonesia
Mardani mengakui bahwa kabinet bayangan merupakan tradisi yang berkembang di negara-negara dengan sistem parlementer. Meski Indonesia menganut sistem presidensial, ia menilai gagasan ini tetap relevan sebagai alat untuk memperkaya wacana publik.
Ia mencontohkan, keberadaan kabinet bayangan dapat mendorong debat kebijakan yang lebih substantif antara pemerintah dan oposisi. Dengan begitu, publik memiliki gambaran yang lebih jernih mengenai arah kebijakan nasional serta alternatif solusi yang ditawarkan pihak di luar pemerintahan.
Pernyataan Mardani ini sekaligus meredam spekulasi bahwa wacana tersebut ditujukan untuk melemahkan posisi parlemen. Sebaliknya, ia justru melihat peluang kolaborasi yang lebih sehat antara legislatif dan eksekutif.
Respons atas Wacana yang Berkembang
Wacana pembentukan kabinet bayangan sendiri memang kerap mencuat menjelang periode politik tertentu atau saat terjadi ketegangan antara pemerintah dan partai politik. Namun, Mardani memilih untuk melihat sisi positif dari gagasan tersebut.
Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana mekanisme ini dijalankan dengan tujuan memperbaiki kualitas kebijakan publik. Jika diisi oleh figur-figur yang kompeten, kabinet bayangan dapat menjadi jembatan untuk menguji efektivitas program pemerintah sebelum dievaluasi bersama di DPR.
“Keberadaannya bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengawal agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
