JAKARTA — Rahmawati Zainal menyampaikan usulan pembangunan rumah sakit jiwa khusus Kaltara dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR. Selain RSJ, ia membawa dua permintaan lain ke Kementerian Kesehatan: perbaikan fasilitas rumah sakit dan penguatan layanan kesehatan di kawasan perbatasan. Usulan itu muncul karena selama ini RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan menjadi satu-satunya rumah sakit yang merawat pasien jiwa di provinsi tersebut.
RS Jusuf SK Jadi Tumpuan Tunggal Pasien Jiwa Kaltara
Menurut Rahmawati, pasien ODGJ yang ditangani di Kaltara tidak hanya datang dari Tarakan. Sejumlah daerah lain di provinsi itu juga merujuk pasiennya ke rumah sakit yang sama. Kondisi ini dinilai menyulitkan pelayanan rehabilitasi jangka panjang, terutama bagi pasien yang butuh pendampingan berkelanjutan setelah melewati fase akut.
“RS Jusuf SK satu-satunya RS yang merawat pasien jiwa di Kaltara. Pasien ODGJ yang mendapatkan penanganan di Kaltara tidak hanya berasal dari Tarakan, tetapi juga dari sejumlah daerah lainnya,” kata Rahmawati, Sabtu (3/10/26).
Pasien ODGJ dari Kasus Deportasi PMI Nunukan Ikut Ditangani di Tarakan
Rahmawati menyoroti satu kelompok pasien yang dinilai memperberat beban layanan: ODGJ yang terkait kasus deportasi pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia melalui Nunukan. Pasien-pasien ini turut mendapat penanganan di Kaltara, meski secara administratif berasal dari jalur pemulangan lintas negara.
“Termasuk pasien ODGJ yang berasal dari kasus deportasi PMI dari Malaysia di Nunukan dan mendapatkan penanganan di Kaltara. Karena itu kita mengusulkan adanya pembangunan rumah sakit khusus ODGJ, sehingga penanganannya bisa lebih baik,” ujarnya.
Geografi Kaltara Jadi Tantangan Pemerataan Layanan Medis
Selain soal kesehatan jiwa, Rahmawati menilai kondisi geografis Kaltara yang luas dan akses antardaerah yang sulit menjadi hambatan tersendiri dalam pemerataan layanan kesehatan. Warga di kawasan perbatasan, menurutnya, masih menghadapi kendala jarak ketika membutuhkan layanan medis.
“Fasilitas kesehatan di perbatasan juga menjadi perhatian kita. Masyarakat di wilayah perbatasan harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan tidak kesulitan ketika membutuhkan layanan medis,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah pusat mendukung peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di daerah perbatasan. Penguatan fasilitas dinilai penting agar warga tidak lagi terbentur persoalan jarak dan akses.
Wamenkes Disebut Beri Respons Positif, Akan Kunjungi Kaltara
Rahmawati menyatakan seluruh usulan telah disampaikan langsung kepada Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus. Usulan yang dibawa mencakup pembangunan RSJ khusus, perbaikan fasilitas rumah sakit, serta penguatan pelayanan kesehatan di kawasan perbatasan Kaltara.
“Kita sudah menyampaikan ini kepada Kementerian Kesehatan dan Wamenkes. Harapannya, usulan tersebut bisa ditindaklanjuti. Pak Wamenkes memberikan respons positif dan akan berkunjung ke Kaltara,” pungkasnya.
